Latar Belakang:

Demam berdarah dengue (DBD) tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat utama di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, pada tahun 2022 dilaporkan 113.210 kasus dengue dengan 816 kematian, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan beban dengue tertinggi di Asia Tenggara. Penyakit ini endemik di seluruh provinsi, dengan insidensi tertinggi terjadi di daerah perkotaan padat penduduk dan wilayah dengan sanitasi kurang optimal. Kelompok usia anak-anak (5–14 tahun) dan remaja paling rentan terinfeksi, namun peningkatan kasus pada dewasa muda juga mulai menjadi tren. Penyebaran nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor utama, diperparah oleh perubahan iklim dan urbanisasi, memperluas risiko transmisi sepanjang tahun.

Tatalaksana dengue yang tepat menjadi kunci menurunkan angka mortalitas. Pedoman WHO 2011 merekomendasikan klasifikasi pasien menjadi dengue tanpa tanda bahaya, dengue dengan tanda bahaya, dan dengue berat, dengan penekanan pada manajemen cairan dan pemantauan ketat fase kritis (kebocoran plasma). Parasetamol tetap menjadi antipiretik pilihan utama karena risiko perdarahan yang lebih rendah dibanding NSAID. Namun, implementasi tatalaksana di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti keterlambatan diagnosis, kesalahan interpretasi hasil laboratorium (trombositopenia vs leukositosis), serta penggunaan antibiotik yang tidak rasional pada fase demam awal.

Di sisi pencegahan, vaksinasi dengue mulai diintegrasikan dalam strategi nasional. Vaksin Dengue Tetravalen (TAK-003) telah mendapat izin edar BPOM RI tahun 2022 untuk usia 6–45 tahun, dengan efikasi 80,2% terhadap dengue simtomatik. Meski demikian, cakupan vaksinasi masih terbatas akibat faktor biaya, kesadaran masyarakat, dan kurangnya pemahaman tenaga medis tentang indikasi serta kontraindikasi vaksin. Edukasi tentang pentingnya vaksinasi pada daerah endemis dan penguatan surveilans perlu dioptimalkan bersamaan dengan tatalaksana klinis.

Dasar hukum yang menjadi latar belakang kegiatan ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) dan Strategi Nasional Pengendalian Dengue (SNPD) untuk mencapai Zero Dengue Death by 2030.

Tujuan Umum:

Meningkatkan kompetensi dokter layanan primer dalam pencegahan dan tatalaksana infeksi dengue.

Tujuan Khusus:

Dokter mampu memahami pedoman pencegahan dan tata laksana dengue sesuai rekomendasi nasional dan internasional.
Dokter memahami peran parasetamol sebagai terapi simtomatik utama serta menghindari penggunaan NSAID pada infeksi dengue.
Dokter memahami inovasi terbaru dalam pencegahan dengue, yaitu vaksinasi TAK 003.
Dokter memahami pentingnya edukasi pasien dan keluarga dalam manajemen mandiri demam dengue dan vaksinasi dengue.

Kegiatan akan diadakan pada: